Oknum Aparat Desa Balaradin Tegal Diduga Tilep Bansos Warga, KPM Wadul Inspektorat dan Dinsos
RADARCBS,COM - Oknum aparat Desa Balaradin Kabupaten Tegal diduga tilep dana Bantuan Sosial (Bansos) milik warga. Hal ini mengemuka saat sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menggeruduk Kanyor Inspektorat dan Dinas Sosial (Dinsos), Kamis 13 Maret 2025.
Kedatangan warga Desa Balaradin Tegal, yang merupakan ibu rumah tangga dan janda ke Kantor Ispektoran dan Dinsos untuk mengadukan jatah Bansos mereka yang diduga ditilep oknum aparat desa.
Mereka datang ke Inspektorat dan Dinsos bersama Ketua Forum Peduli Masyarakat Desa Balaradin, H Edi.
"Saya mendampingi ibu-ibu ini untuk menyampaikan aduan ke Inspektorat dan Dinsos. Ini yang datang ke sini baru empat orang. Sebenarnya korban lainnya masih banyak," kata H Edi.
Bansos warga diduga ditilep oknum Desa Balaradin
Edi menuturkan, para ibu-ibu rumah tangga ini sebenarnya mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Namun, sejak 2021 silam, mereka tidak pernah menerima bansos tersebut meski memiliki kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PKH.
"ATM-nya dipegang oleh oknum desa. Setiap pencairan, ibu-ibu itu tidak diberi tahu," ucapnya.
Seorang KPM, Sutijah (60), warga Desa Balaradin mengaku terakhir menerima bansos pada 2021. Kemudian di tahun berikutnya hingga sekarang, wanita yang berstatus janda ini tak pernah mendapatkan uang bantuan.
"Harusnya saya mendapatkan BPNT sebesar Rp600 ribu setiap tiga bulan. Nama saya tercantum di data penerima. Tapi saya tidak pernah dapat. ATM saya dipegang oleh oknum," ujarnya.
Karmini (60), warga Desa Balaradin yang berstatus janda ini juga mengaku tidak mendapatkan bantuan tersebut sejak 2021.
"Saya kasusnya sama, tidak dapat bantuan, padahal nama saya tercantum," ujarnya.
Hal senada diucapkan Susilowati (42), keluarga penerima manfaat PKH. Sejak 2021, ibu dari dua anak ini tak pernah dapat PKH. Padahal, sebelumnya dia mendapatkan bantuan sosial dari presiden (Banpres) pada 2020 lalu.
"Padahal di datanya, PKH rutin cair. Tapi tidak diserahkan ke saya. ATM saya dipegang oleh oknum desa," cetusnya.
Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Kabupaten Tegal Daryanti mengatakan, aduan dari warga Desa Balaradin ini akan segera ditindaklanjuti setelah ada disposisi dari Bupati Tegal.
Dia menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 8 tahun 2023, setiap ada aduan dari masyarakat harus dilakukan verifikasi lebih dulu.
Dalam verifikasi itu, pihaknya akan melihat apakah aduannya memenuhi 5W dan 2H atau What, Who, Where, When, Why dan How, How Much.
"5W dan 2H itu untuk mendiagnosis situasi atau masalah secara menyeluruh," ujar Daryanti, usai menemui warga Desa Balaradin.
Data penerima bansos
Kepala Dinsos Kabupaten Tegal Iwan Kurniawan mengaku saat didatangi ibu-ibu itu, pihaknya langsung mengecek di komputer untuk melihat kebenaran data penerima manfaat.
"Ternyata memang benar, sebagian ibu-ibu ini merupakan penerima bansos. Datanya memang ada," kata Iwan saat menemui ibu-ibu secara langsung.
Menurutnya, apabila bantuan itu tidak sampai ke tangan penerima, maka pihaknya akan melakukan pengecekan ke lapangan. Pihaknya juga akan mengklarifikasi terhadap kelompok dan pendamping desa setempat.
Iwan menyatakan, mestinya penerima bantuan itu masing-masing pegang ATM atau kartu pencairan. Ketika ada kesulitan di lapangan oleh penerima, maka harus ada bukti penguasaan ATM.
"Nanti kami akan klarifikasi ke bawah," tandasnya.
Terpisah, Kepala Desa Balaradin Umar Utsman mengaku untuk bantuan sosial itu, pihaknya tidak ikut campur karena sudah ada petugasnya masing-masing.
"Kepala desa tidak tahu menahu soal bantuan itu. Saya cuma tanda tangan SKTM (surat keterangan tidak mampu) saja. Terkait ATM, saya juga tidak tahu, tidak pernah pegang," kata Umar, saat dihubungi lewat telephon. (*)
