RADAR CBS - Kondisi dunia perikanan tangkap Kota Tegal ternyata tidak sedang baik-baik saja. Karena itu ribuan nelayan Kota mengancam akan menggelar aksi demo pekan depan.

Lantas apa yang membuat ribuan nelayan Kota Tegal ancam gelar aksi demo pekan depan? Kemudian apa saja tuntutan yang diperjuangkan dalam aksi tersebut?

Sebagaimana disampaikan Ketua DPC HNSI Kota Tegal Eko Susanto, aksi demo atau unjuk rasa ini akan dilangsungkan pada Kamis 27 Juni 2024 mendatang.

"Betul, Kami akan menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis 27 Juni 2024 mendatang. Aksi itu, untuk menyuarakan aspirasi Kami dari para nelayan yang semakin terjepit aturan dan kebijakan," tandas Eko.

Tuntutan aksi demo nelayan Tegal

Menurut Eko, ada sejumlah tuntutan yang akan disampaikan dan diperjuangkan oleh para nelayan dalam aksi pekan depan. Berikut tuntutannya:

1. Pemutihan Denda Vessel Monitoring System (VMS)

Denda tracking VMS angkanya mencapai ratusan juta hingga miliaran. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi para nelayan.

2. Penambahan Wilayah Penangkapan Perikanan (WPP) menjadi 2,

Yaitu WPP 711 dan 722, tanpa memandang bobot dan jenis kapal yang digunakan.

Dulu, beber Eko, nelayan Kota Tegal mendapatkan 4 WPP. Kemudian ada aturan dan ada pengurangan.

"Hingga sampai saat ini hanya 1 WPP. Dengan demikian wilayah tangkap semakin sempit. Karena itulah, kami terpaksa melanggar wilayah penangkapan," terangnya.

Padahal, tegas Eko, situasi perikanan sangat dipengaruhi musim yang terjadi, yakni Barat dan timur. Sehingga, nelayan Kota Tegal menuntut adanya 2 WPP.

"Kondisi tersebut, diperparah dengan anjloknya harga ikan, sehingga, tidak sebanding dengan biaya operasional. Belum lagi ada PNBP 10 persen dan denda tracking VMS yang angkanya mencapai ratusan juta hingga Milyaran, sehingga, kami menyuarakan aspirasi ini," keluhnya sebagaimana dilansir Radar Tegal.

Longmarch ke sejumlah lokasi

Eko mengungkapkan, rencananya pada aksi pekan depan, para nelayan akan melakukan longmarch dan mendatangi sejumlah lokasi. Adapun rutenya mulai dari TPI Jongor, Fish Center, PSDKP, DPRD Tegal. 

"Kami berharap PJ Walikota dan Ketua DPRD menemui kami. Serta nantinya dapat memberikan pendampingan dan fasilitasi kami ke Senayan," terangnya.

Harapannya, nelayan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anggota DPR RI di Senayan. Kemudian, nanti dihadirkan dari pihak Kementrian KKP.

"Kita sangat berharap pertemuan akan dilakukan di senayan, dengan begitu, ada saksi para anggota DPR RI. Sehingga, jika ada solusi keputusan yang dihasilkan bisa mengikat KKP," ujarnya.

Eko menambahkan rencananya dalam aksi tersebut ada sekitar 1.000 nelayan yang akan terlibat, bahkan bisa lebih. Karenanya, dia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika kegiatan tersebut mengganggu aktivitas.

"Namun, ini demi kemaslahatan dan kehidupan masyarakat nelayan. Sehingga, kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat," pungkasnya.

Demikian informasi terkait nelayan Tegal ancam demo pekan depan. Hal itu dilakukan karena kebijakan dan aturan pemerintah semakin menjepit nelayan. (*)