Demo Buruh Brebes Tolak Tapera di Gedung DPRD, SPN: Ini Merugikan Pekerja
09 Jun 2024 06:00:00 WIB
Author: Adi Mulyadi Editor: Adi Mulyadi
Demo Buruh Brebes Tolak Tapera di Gedung DPRD, SPN: Ini Merugikan Pekerja

(Foto: - Tangkapan Layar Radar Tegal - Demo buruh Brebes tolak Tapera berlangsung di Gedung DPRD.)

RADAR CBS - Demo buruh Brebes tolak Tapera terjadi di Gedung DPRD setempat. Mereka merupakan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Brebes.

Dalam demo tersebut, buruh Brebes secara tegas menyatakan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan pekerja atau buruh.

Seperti diketahui, Tapera merupakan dana simpanan yang diwajibkan bagi pekerja untuk disetorkan secara rutin sebagai bentuk pembiayaan perumahan. Dan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera telah resmi ditandatangani dan dikeluarkan Presiden Jokowi, pada 20 Mei 2024 lalu.

Dalam aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 25 Tahun 2020, pada Pasal 68 disebutkan bahwa pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke Badan Pengelola Tapera. Paling lambat tujuh tahun sejak peraturan tersebut berlaku.

Dengan demikian, seluruh pemberi kerja harus memastikan semua pekerjanya terdaftar sebagai peserta Tapera paling lambat tahun 2027. Adapun dana simpanan itu dipotong langsung dari gaji bulanan sebesar 3 persen.

Pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera

Tapera wajib tidak hanya pekerja tetap. Tapi juga mewajibkan pekerja mandiri atau freelancer untuk berpartisipasi. Pekerja yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah pada saat pendaftaran diwajibkan menjadi peserta.

Rincian potongan 3 persen gaji bulanan untuk Tapera, yakni 0,5 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 2,5 peresen oleh pekerja. Adapun bagi pekerja mandiri, seluruh potongan 3 persen ditanggung sendiri dan wajib dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 10.

Demo buruh tolak Tapera

Kebijakan itupun menuai gejolak di kalangan buruh. Sebab aturan tersebut dinilai merugikan.

Karena itu ratusan buruh di Brebes tolak Tapera dengan menggelar demo di Gedung DPRD setempat. Mereka menyampaikan rekomendasi penolakan dan pencabutan Tapera kepada Komisi II DPRD.

Ketua SPN Brebes Sugeng Limanto menjelaskan, aksi ini hanya ingin menyampaikan satu tuntutan. Yakni, tolak dan batalkan PP 21 Tahun 2024 tentang Tapera, karena memberatkan buruh. 

"Sebab, selain merugikan buruh dengan potongan berkedok tabungan. Tapera, tidak ada kepastian maupun jaminan terkait transparansi dan mekanismenya," ungkapnya kepada awak media.

Sugeng menandaskan, PP 21 tahun 2024 tentang Tapera, jelas sangat merugikan semua masyarakat pekerja. Khususnya, buruh di Brebes yang bekerja di pabrik karena penghasilan yang diterima harus dipotong lagi untuk Tapera. 

"Apalagi mekanisme dan peruntukan Tapera tidak ada yang bisa menjamin serta pertanggungjawabannya tidak transparan," cetusnya.

Sugeng menegaskan, apabila hasil audiensi dengan Komisi II DPRD Brebes ini tidak berhasil, maka SPN akan mengerahkan massa yang lebih banyak.

"Selain tolak PP 21 tahun 2024, Kami juga akan menggelar aksi terkait BPJS Kesehatan yang nanti menggunakan sistem KRIS," ujarnya sebagaimana dilansir Radartegal.disway.id.

Ditengah pengawalan ketat pihak kepolisian, para pendemo menggelar orasi sekitar 10 menit, Aksi kemudian dilanjutkan audiensi dengan perwakilan Komisi II DPRD Brebes.

Audiensi dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Brebes Muhaimin Sadirun. Turut mendampingi, Kasat Intel Polres Brebes Suherman, Sekretaris Bakesbangpol Reza Prisman dan Kabid Hubungan Industrial Dinperinaker Irfan.

DPRD segera tindak lanjuti keresahan buruh

Ketua Komisi II DPRD Brebes Muhaimin Sadirun menyatakan akan segera menindaklanjuti keresahan buruh di Brebes terkait Tapera. Rekomendasi penolakan yang diterima dari SPN akan segera disampaikan ke Pimpinan DPRD Brebes.

"Intinya, kami sudah menerima rekomendasi tertulis untuk penolakan terhadap Tapera. Apapun hasilnya nanti, akan segera disampaikan," tandasnya.

Demikian informasi terkait demo buruh Brebes tolak Tapera di Gedung DPRD. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian sejak awal hingga akhir. (*)

  • Share :
Demo Buruh Brebes Tolak Tapera di Gedung DPRD, SPN: Ini Merugikan Pekerja
Author: Adi Mulyadi
Editor: Adi Mulyadi
09 Jun 2024 06:00:00 WIB
Demo Buruh Brebes Tolak Tapera di Gedung DPRD, SPN: Ini Merugikan Pekerja

(Foto: - Tangkapan Layar Radar Tegal - Demo buruh Brebes tolak Tapera berlangsung di Gedung DPRD.)

<

RADAR CBS - Demo buruh Brebes tolak Tapera terjadi di Gedung DPRD setempat. Mereka merupakan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Brebes.

Dalam demo tersebut, buruh Brebes secara tegas menyatakan menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan pekerja atau buruh.

Seperti diketahui, Tapera merupakan dana simpanan yang diwajibkan bagi pekerja untuk disetorkan secara rutin sebagai bentuk pembiayaan perumahan. Dan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera telah resmi ditandatangani dan dikeluarkan Presiden Jokowi, pada 20 Mei 2024 lalu.

Dalam aturan sebelumnya, yakni PP Nomor 25 Tahun 2020, pada Pasal 68 disebutkan bahwa pemberi kerja diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke Badan Pengelola Tapera. Paling lambat tujuh tahun sejak peraturan tersebut berlaku.

Dengan demikian, seluruh pemberi kerja harus memastikan semua pekerjanya terdaftar sebagai peserta Tapera paling lambat tahun 2027. Adapun dana simpanan itu dipotong langsung dari gaji bulanan sebesar 3 persen.

Pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera

Tapera wajib tidak hanya pekerja tetap. Tapi juga mewajibkan pekerja mandiri atau freelancer untuk berpartisipasi. Pekerja yang berusia minimal 20 tahun atau sudah menikah pada saat pendaftaran diwajibkan menjadi peserta.

Rincian potongan 3 persen gaji bulanan untuk Tapera, yakni 0,5 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 2,5 peresen oleh pekerja. Adapun bagi pekerja mandiri, seluruh potongan 3 persen ditanggung sendiri dan wajib dibayarkan setiap bulan sebelum tanggal 10.

Demo buruh tolak Tapera

Kebijakan itupun menuai gejolak di kalangan buruh. Sebab aturan tersebut dinilai merugikan.

Karena itu ratusan buruh di Brebes tolak Tapera dengan menggelar demo di Gedung DPRD setempat. Mereka menyampaikan rekomendasi penolakan dan pencabutan Tapera kepada Komisi II DPRD.

Ketua SPN Brebes Sugeng Limanto menjelaskan, aksi ini hanya ingin menyampaikan satu tuntutan. Yakni, tolak dan batalkan PP 21 Tahun 2024 tentang Tapera, karena memberatkan buruh. 

"Sebab, selain merugikan buruh dengan potongan berkedok tabungan. Tapera, tidak ada kepastian maupun jaminan terkait transparansi dan mekanismenya," ungkapnya kepada awak media.

Sugeng menandaskan, PP 21 tahun 2024 tentang Tapera, jelas sangat merugikan semua masyarakat pekerja. Khususnya, buruh di Brebes yang bekerja di pabrik karena penghasilan yang diterima harus dipotong lagi untuk Tapera. 

"Apalagi mekanisme dan peruntukan Tapera tidak ada yang bisa menjamin serta pertanggungjawabannya tidak transparan," cetusnya.

Sugeng menegaskan, apabila hasil audiensi dengan Komisi II DPRD Brebes ini tidak berhasil, maka SPN akan mengerahkan massa yang lebih banyak.

"Selain tolak PP 21 tahun 2024, Kami juga akan menggelar aksi terkait BPJS Kesehatan yang nanti menggunakan sistem KRIS," ujarnya sebagaimana dilansir Radartegal.disway.id.

Ditengah pengawalan ketat pihak kepolisian, para pendemo menggelar orasi sekitar 10 menit, Aksi kemudian dilanjutkan audiensi dengan perwakilan Komisi II DPRD Brebes.

Audiensi dipimpin langsung Ketua Komisi II DPRD Brebes Muhaimin Sadirun. Turut mendampingi, Kasat Intel Polres Brebes Suherman, Sekretaris Bakesbangpol Reza Prisman dan Kabid Hubungan Industrial Dinperinaker Irfan.

DPRD segera tindak lanjuti keresahan buruh

Ketua Komisi II DPRD Brebes Muhaimin Sadirun menyatakan akan segera menindaklanjuti keresahan buruh di Brebes terkait Tapera. Rekomendasi penolakan yang diterima dari SPN akan segera disampaikan ke Pimpinan DPRD Brebes.

"Intinya, kami sudah menerima rekomendasi tertulis untuk penolakan terhadap Tapera. Apapun hasilnya nanti, akan segera disampaikan," tandasnya.

Demikian informasi terkait demo buruh Brebes tolak Tapera di Gedung DPRD. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian sejak awal hingga akhir. (*)

  • Share :
Lainnya