Penasehat Hukum Nenek 75 Tahun di Tegal yang Diadili Bilang Dakwaan JPU Salah Alamat
21 May 2024 04:00:00 WIB
Author: Teguh Mujiarto Editor: Adi Mulyadi
Penasehat Hukum Nenek 75 Tahun di Tegal yang Diadili Bilang Dakwaan JPU Salah Alamat

(Foto: - Teguh Mujiarto/Radar Tegal Grup - Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa nenek 75 tahun di Tegal yang diadili gegara didakwa palsukan surat pengurusan sertifikat tanah di PN Tegal.)

RADAR CBS - Penasehat Hukum Nenek 75 tahun di Tegal yang diadili dalam kasus pemalsuan surat pengurusan sertifikat tanah menyampaikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) salah alamat. 

Hal itu mengemuka dalam sidang lanjutan Nenek 75 tahun di Tegal yang didakwa palsukan surat pengurusan sertifikat tanah di PN Tegal. Sidang dengan agenda penyampaian eksepsi dari terdakwa dipimpin majelis Hakim Indah Novi Susanti dan anggota Sami Anggraeni serta Dian Sari Oktarina, Senin 202 Mei 2024.

Pernyataan Penasehat Hukum Nenek 75 tahun di Tegal yang diadili dalam kasus pemalsuan surat pengurusan sertifikat tanah itu tertuang dalam eksepsi terdakwa yang dibacakan dalam sidang.

Adapun sidang lanjutan Nenek 75 tahun di Tegal yang didakwa palsukan surat pengurusan sertifikat tanah di PN Tegal, dihadiri JPU, Penasehat Hukum dan terdakwa Sarinah 75 tahun.

Poin-poin ekspesi terdakwa

Usai sidang, Penasehat Hukum terdakwa Edi Hutomo mengungkapkan, dalam eksepsi pihaknya menyampaikan beberapa poin. Pertama, dalam dakwaannya JPU menyatakan kliennya sebagai pemalsu surat untuk mengurus sertifikat. 

Padahal, yang melakukannya adalah dua orang lainnya yang membantu membuatkan sertifikat.

"Klien saya hanya meminta tolong agar diuruskan sertifikat. Mereka berdualah yang melakukan pemalsuan tersebut," katanya.

Menurut Edi, dalam dakwaannya JPU juga menyebut kliennya adalah pengguna. Sementara yang penggunanya adalah mereka berdua.

"Kemudian untuk pasal 261 dan 262 ayat (2) sudah kadaluarsa karena hanya 6 tahun. Padahal, peristiwa terjadi di 2002, sudah 21 tahun, sehingga pelapor sudah tidak bisa melaporkannya," ujarnya.

Karena itu, dalam petitum, pihaknya meminta kepada majelis hakim agar menolak dakwaan Jaksa dan batal demi hukum. Kemudian harkat dan martabat kliennya yang selama setahun menjalani pemeriksaan harus dikembalikan.

"Terakhir kita minta agar perkara ini dihentikan. Minggu depan kita dengarkan lagi tanggapan dari JPU seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, dalam persidangan JPU menyatakan akan menyampaikan tanggapan dalam persidangan berikutnya. JPU meminta waktu satu minggu untuk menyusun tanggapan tersebut.

"Kami minta waktu satu minggu untuk menyusun tanggapan atas eksepsi terdakwa," ujar JPU.

Majelis Hakim memutuskan sidang akan kembali digelar pada Senin 27 Mei 2024 mendatang. Dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa.

Sementara pada persidangan sebelumnya, JPU mendakwa Sarinah 75 tahun, telah melakukan pemalsuan surat untuk pengurusan sertifikat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP.

Kasus itu sendiri bermula pada 1993 lalu, di mana terdakwa Hj Sarinah memberitahukan kepada H Ruqoyah jika ada tanah seluas 13.570 meter persegi di Kelurahan Muarareja yang akan dijual. Tanah itu merupakan milik H Mudli yang dijualdengan harga Rp125 juta.

Selanjutnya, pelapor H Ruqoyah meminta kepada terdakwa untuk menjadi perantara jual beli tanah tersebut. Jual beli tidak disertakan administrasi kepemilikan. 

Terdakwa kemudian mendatangi saksi Wasno yang waktu itu menjadi perangkat Desa Muarareja (carik) dan menyatakan  tanah tersebut dibeli oleh H Ruqoyah. Sehingga saksi menulisnya dibuku persil. 

Sekira Mei 2002, terdakwa mendatangi saksi Wasno lagi, untuk menguruskan sertifikat atas nama saksi Eli Susmini dan Lediana yang merupakan anak terdakwa, ke BPN. 

Saat itu, terdakwa menyampaikan hal itu, sudah atas sepengetahuan pelapor hingga akhirnya terbit sertifikat atas nama Eli Susmini dan Lediana.

Sekira 2023 saksi Ruqoyah teringat pernah membeli tanah melaui terdakwa. Selanjutnya, berupaya menanyakan hal itu  ke perangkat kelurahan. Ternyata, tanah tersebut sudah pindah kepemililan atas nama Eli Susmini dan Lediana.

Akhirnya H Ruqoyah melaporkan terdakwa ke Polres Tegal Kota, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP. Demikian informasi terkait sidang lanjutan Nenek di Tegal yang didakwa melakukan pemalsuan surat untuk kepengurusan sertifikat. (*)

  • Share :
Penasehat Hukum Nenek 75 Tahun di Tegal yang Diadili Bilang Dakwaan JPU Salah Alamat
Author: Teguh Mujiarto
Editor: Adi Mulyadi
21 May 2024 04:00:00 WIB
Penasehat Hukum Nenek 75 Tahun di Tegal yang Diadili Bilang Dakwaan JPU Salah Alamat

(Foto: - Teguh Mujiarto/Radar Tegal Grup - Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa nenek 75 tahun di Tegal yang diadili gegara didakwa palsukan surat pengurusan sertifikat tanah di PN Tegal.)

<

RADAR CBS - Penasehat Hukum Nenek 75 tahun di Tegal yang diadili dalam kasus pemalsuan surat pengurusan sertifikat tanah menyampaikan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) salah alamat. 

Hal itu mengemuka dalam sidang lanjutan Nenek 75 tahun di Tegal yang didakwa palsukan surat pengurusan sertifikat tanah di PN Tegal. Sidang dengan agenda penyampaian eksepsi dari terdakwa dipimpin majelis Hakim Indah Novi Susanti dan anggota Sami Anggraeni serta Dian Sari Oktarina, Senin 202 Mei 2024.

Pernyataan Penasehat Hukum Nenek 75 tahun di Tegal yang diadili dalam kasus pemalsuan surat pengurusan sertifikat tanah itu tertuang dalam eksepsi terdakwa yang dibacakan dalam sidang.

Adapun sidang lanjutan Nenek 75 tahun di Tegal yang didakwa palsukan surat pengurusan sertifikat tanah di PN Tegal, dihadiri JPU, Penasehat Hukum dan terdakwa Sarinah 75 tahun.

Poin-poin ekspesi terdakwa

Usai sidang, Penasehat Hukum terdakwa Edi Hutomo mengungkapkan, dalam eksepsi pihaknya menyampaikan beberapa poin. Pertama, dalam dakwaannya JPU menyatakan kliennya sebagai pemalsu surat untuk mengurus sertifikat. 

Padahal, yang melakukannya adalah dua orang lainnya yang membantu membuatkan sertifikat.

"Klien saya hanya meminta tolong agar diuruskan sertifikat. Mereka berdualah yang melakukan pemalsuan tersebut," katanya.

Menurut Edi, dalam dakwaannya JPU juga menyebut kliennya adalah pengguna. Sementara yang penggunanya adalah mereka berdua.

"Kemudian untuk pasal 261 dan 262 ayat (2) sudah kadaluarsa karena hanya 6 tahun. Padahal, peristiwa terjadi di 2002, sudah 21 tahun, sehingga pelapor sudah tidak bisa melaporkannya," ujarnya.

Karena itu, dalam petitum, pihaknya meminta kepada majelis hakim agar menolak dakwaan Jaksa dan batal demi hukum. Kemudian harkat dan martabat kliennya yang selama setahun menjalani pemeriksaan harus dikembalikan.

"Terakhir kita minta agar perkara ini dihentikan. Minggu depan kita dengarkan lagi tanggapan dari JPU seperti apa," ujarnya.

Sebelumnya, dalam persidangan JPU menyatakan akan menyampaikan tanggapan dalam persidangan berikutnya. JPU meminta waktu satu minggu untuk menyusun tanggapan tersebut.

"Kami minta waktu satu minggu untuk menyusun tanggapan atas eksepsi terdakwa," ujar JPU.

Majelis Hakim memutuskan sidang akan kembali digelar pada Senin 27 Mei 2024 mendatang. Dengan agenda mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi terdakwa.

Sementara pada persidangan sebelumnya, JPU mendakwa Sarinah 75 tahun, telah melakukan pemalsuan surat untuk pengurusan sertifikat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP.

Kasus itu sendiri bermula pada 1993 lalu, di mana terdakwa Hj Sarinah memberitahukan kepada H Ruqoyah jika ada tanah seluas 13.570 meter persegi di Kelurahan Muarareja yang akan dijual. Tanah itu merupakan milik H Mudli yang dijualdengan harga Rp125 juta.

Selanjutnya, pelapor H Ruqoyah meminta kepada terdakwa untuk menjadi perantara jual beli tanah tersebut. Jual beli tidak disertakan administrasi kepemilikan. 

Terdakwa kemudian mendatangi saksi Wasno yang waktu itu menjadi perangkat Desa Muarareja (carik) dan menyatakan  tanah tersebut dibeli oleh H Ruqoyah. Sehingga saksi menulisnya dibuku persil. 

Sekira Mei 2002, terdakwa mendatangi saksi Wasno lagi, untuk menguruskan sertifikat atas nama saksi Eli Susmini dan Lediana yang merupakan anak terdakwa, ke BPN. 

Saat itu, terdakwa menyampaikan hal itu, sudah atas sepengetahuan pelapor hingga akhirnya terbit sertifikat atas nama Eli Susmini dan Lediana.

Sekira 2023 saksi Ruqoyah teringat pernah membeli tanah melaui terdakwa. Selanjutnya, berupaya menanyakan hal itu  ke perangkat kelurahan. Ternyata, tanah tersebut sudah pindah kepemililan atas nama Eli Susmini dan Lediana.

Akhirnya H Ruqoyah melaporkan terdakwa ke Polres Tegal Kota, berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP. Demikian informasi terkait sidang lanjutan Nenek di Tegal yang didakwa melakukan pemalsuan surat untuk kepengurusan sertifikat. (*)

  • Share :
Lainnya