Lokal
Ini Sederet Masalah Masyarakat Hasil Reses Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal
Selasa, 27 Februari 2024 - 19:55 WIB
Author: Yeri Noveli Editor: Adi Mulyadi
Ini Sederet Masalah Masyarakat Hasil Reses Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal

(Foto: - Yery Noveli/Radar Tegal - Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal Nofiyatul Faroh membacakan hasil laporan reses, saat Rapat Paripurna.)

RADAR CBS - Hasil reses anggota Fraksi PKB Kabupaten Tegal temukan sederet masalah yang dirasakan masyarakat. Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal tentang laporan hasil pelaksanaan reses, di Gedung DPRD setempat, Senin 26 Februari 2024.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal H. Miftachudin mengatakan hasil reses anggota, mencatat sederet masalah yang ada di masyarakat. Yakni soal kenakalan remaja dan ketimpangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kemudian sampah yang masih membludak, banyaknya jalan yang rusak, dan harga bahan pokok yang mulai naik.

Serta tarif transportasi umum yang juga naik. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun. 

Karena itulah, pihaknya mengajak seluruh stakeholder, baik eksekutif maupun legislatif untuk segera memberikan solusi konkrit. Sehingga fenomena ini tidak berlarut-larut. Tidak ada kesenjangan sosial di tengah masyarakat Kabupaten Tegal.

"Kami minta pemerintah daerah (Pemda) segera memetakan semua akar permasalahan ini," kata Miftachudin.

Dia berujar, hasil reses anggota Fraksi PKB Kabupaten Tegal pada masa persidangan II tahun 2024, juga menmapung sejumlah usulan atau aspirasi dari masyarakat. Di antaranya, pemerintah harus mampu menekan inflasi.

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk perbaikan lampu penerangan jalan umum (PJU), infrastruktur jalan, talud dan saluran air.

Selain itu, pemerintah harus membangun sistem pengawasan yang efektif dan transparan terhadap dana desa. Termasuk juga harus memperhatikan peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tegal.

Menurut Miftach, madrasah dan TPQ juga harus ditambah kuota bantuannya. Begitu pula dengan rumah tidak layak huni (RTLH). Karena di Kabupaten Tegal, masih banyak rumah warga yang rusak tapi tidak mampu memperbaikinya.

"Khusus untuk sampah, harus diperhatikan. Karena masih banyak sampah yang membludak," tukasnya. 

Demikian informasi terkait sederet masalah masyarakat yang tercatat dari hasil reses anggota Fraksi PKB Kabupaten Tegal. Semoga ada solusi dan semua bisa tertangani. (ADV/*)

  • Share :
Home > Lokal
Ini Sederet Masalah Masyarakat Hasil Reses Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal
Author: Yeri Noveli
Selasa, 27 Februari 2024 - 19:55 WIB
Ini Sederet Masalah Masyarakat Hasil Reses Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal

(Foto: - Yery Noveli/Radar Tegal - Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal Nofiyatul Faroh membacakan hasil laporan reses, saat Rapat Paripurna.)

<
RADAR CBS - Hasil reses anggota Fraksi PKB Kabupaten Tegal temukan sederet masalah yang dirasakan masyarakat. Hal ini mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal tentang laporan hasil pelaksanaan reses, di Gedung DPRD setempat, Senin 26 Februari 2024.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tegal H. Miftachudin mengatakan hasil reses anggota, mencatat sederet masalah yang ada di masyarakat. Yakni soal kenakalan remaja dan ketimpangan ekonomi masyarakat kelas bawah. Kemudian sampah yang masih membludak, banyaknya jalan yang rusak, dan harga bahan pokok yang mulai naik.

Serta tarif transportasi umum yang juga naik. Hal tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun. 

Karena itulah, pihaknya mengajak seluruh stakeholder, baik eksekutif maupun legislatif untuk segera memberikan solusi konkrit. Sehingga fenomena ini tidak berlarut-larut. Tidak ada kesenjangan sosial di tengah masyarakat Kabupaten Tegal.

"Kami minta pemerintah daerah (Pemda) segera memetakan semua akar permasalahan ini," kata Miftachudin.

Dia berujar, hasil reses anggota Fraksi PKB Kabupaten Tegal pada masa persidangan II tahun 2024, juga menmapung sejumlah usulan atau aspirasi dari masyarakat. Di antaranya, pemerintah harus mampu menekan inflasi.

Pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk perbaikan lampu penerangan jalan umum (PJU), infrastruktur jalan, talud dan saluran air.

Selain itu, pemerintah harus membangun sistem pengawasan yang efektif dan transparan terhadap dana desa. Termasuk juga harus memperhatikan peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Tegal.

Menurut Miftach, madrasah dan TPQ juga harus ditambah kuota bantuannya. Begitu pula dengan rumah tidak layak huni (RTLH). Karena di Kabupaten Tegal, masih banyak rumah warga yang rusak tapi tidak mampu memperbaikinya.

"Khusus untuk sampah, harus diperhatikan. Karena masih banyak sampah yang membludak," tukasnya. 

Demikian informasi terkait sederet masalah masyarakat yang tercatat dari hasil reses anggota Fraksi PKB Kabupaten Tegal. Semoga ada solusi dan semua bisa tertangani. (ADV/*)

Editor: Adi Mulyadi
  • Share :
Lainnya