Presiden Cabut Izin Tambang di Raja Ampat, Gerindra Tegal Acungkan Jempol
Radarcbs.com - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto cabut izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ada 4 perusahaan yang izin tambangnya dicabut.
Ketegasan Presiden cabut izin tambang nikel di Raja Ampat mendapat respon positif dari berbagai kalangan. Salah satunya DPC Partai Gerindra Kabupaten Tegal.
Partai berlambang kepala burung garuda itu memberikan acungan jempol kepada Presiden atas keberaniannya mencabut izin tambang di Raja Ampat.
"Kami sangat apresiasi dan hormat atas keberanian Bapak Presiden Prabowo dalam mengambil langkah tegas demi kelestarian lingkungan hidup di Raja Ampat," kata Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tegal, Rudi Indrayani, Kamis 12 Juni 2025.
Dia menyatakan, keputusan tersebut merupakan wujud nyata kepemimpinan visioner dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
“Langkah Presiden Prabowo sangat tepat. Ini membuktikan bahwa negara hadir untuk melindungi kekayaan alam dan menolak eksploitasi berlebihan atas nama investasi,” tegas Rudi yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal.
Dia berujar bahwa Raja Ampat merupakan salah satu kawasan konservasi laut terpenting di dunia, dikenal dengan kekayaan terumbu karang serta keanekaragaman hayati laut tertinggi secara global.
Kawasan ini telah ditetapkan sebagai bagian dari Geopark Nasional dan memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Namun, keberadaan perusahaan tambang di wilayah tersebut selama ini menimbulkan kekhawatiran. Selain berpotensi merusak ekosistem laut yang rapuh, aktivitas eksplorasi dan eksploitasi juga dianggap mengancam kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan lokal yang bergantung pada kelestarian laut.
“Dengan mencabut izin tambang di Raja Ampat, Presiden menunjukkan keberpihakan pada rakyat dan alam. Ini adalah bentuk kepemimpinan sejati. Berani mengambil risiko politik demi keberlangsungan hidup generasi mendatang,” cetus Rudi.
Rudi mengajak seluruh pemangku kebijakan, mulai dari kepala daerah hingga DPRD di seluruh Indonesia, untuk menjadikan langkah Presiden sebagai momentum memperkuat komitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Kolaborasi antar lembaga, menurutnya, sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
Rudi menyebut ini seharusnya tidak berhenti di Raja Ampat. Karena masih banyak daerah lain yang juga terancam oleh tambang dan industri ekstraktif.
"Kita butuh konsistensi dalam menolak praktik-praktik perusakan lingkungan atas nama investasi,” tegasnya.
Rudi menilai keputusan Presiden sebagai sinyal kuat bahwa arah pembangunan Indonesia mulai mengarah ke ekonomi hijau. Menurutnya, kebijakan ini adalah contoh konkret dari politik hijau yang semakin relevan di tengah krisis iklim dan kerusakan lingkungan global.
Dia pun mengajak masyarakat untuk turut mengawal kebijakan lingkungan, dengan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga ekosistem yang seimbang.
“Kita semua punya peran. Keputusan ini bukan hanya urusan elite di pusat, tetapi tanggung jawab bersama. Masyarakat harus aktif mengedukasi generasi muda, memperkuat kontrol sosial, dan mendukung kebijakan pro-lingkungan di tingkat lokal,” ucapnya.
Rudi mengaku optimisme bahwa Indonesia mampu menjadi pelopor pembangunan berbasis lingkungan, asalkan seluruh pihak memiliki kemauan politik dan moral yang kuat untuk menolak eksploitasi merusak dan memilih jalan keberlanjutan.
“Langkah Presiden ini harus menjadi inspirasi bagi seluruh pemimpin. Jangan hanya berani menghadapi tekanan ekonomi, tapi juga harus berani berpihak pada alam dan rakyat,” tandasnya. (*)
