RADAR CBS - Dengan maraknya pinjaman online atau lebih dikenal dengan "pinjol" ilegal di Indonesia, tak ubahnya seperti wabah yang meresahkan masyarakat. 

Sejak tahun 2017 hingga Juni 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir 8.271 layanan pinjol ilegal. 

Ini bukan angka kecil, melainkan sebuah gambaran betapa seriusnya ancaman pinjol ilegal terhadap keamanan finansial dan privasi masyarakat. 

Tapi, apa yang sebenarnya membuat ribuan layanan ini diblokir oleh OJK? Dan bagaimana nasib korban yang terjerat pinjol ilegal? Mari kita bahas lebih dalam.

Mengapa OJK Memblokir Ribuan Pinjol Ilegal?

Pinjaman online yang ilegal ini diblokir oleh OJK bukan tanpa alasan. OJK, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia, memiliki standar kepatuhan yang ketat. 

Pinjol ilegal ini tidak hanya beroperasi tanpa izin, tetapi juga sering kali melakukan praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Pertama-tama, layanan pinjol ilegal ini tidak terdaftar atau memiliki izin operasi dari OJK. 

Tanpa izin, mereka tidak berada di bawah pengawasan langsung OJK, sehingga tidak ada jaminan bahwa mereka mengikuti aturan yang ada, seperti suku bunga yang wajar, perlindungan data pribadi, atau perlindungan konsumen. 

Akibatnya, banyak dari mereka yang menerapkan suku bunga mencekik, biaya tambahan yang tidak masuk akal, hingga penyalahgunaan data pribadi peminjam.

Dalam aksi pemblokiran ini, OJK tidak bertindak sendiri. Mereka bekerja sama dengan 15 kementerian dan lembaga lain yang tergabung dalam Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). 

Sinergi ini penting untuk memastikan bahwa pemblokiran pinjol ilegal dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Namun, meski ribuan layanan telah diblokir, kenyataannya banyak yang muncul kembali dengan identitas baru. 

Ini menunjukkan betapa licinnya operasi pinjol ilegal dan perlunya kewaspadaan dari masyarakat.

Dampak Pinjol Ilegal bagi Masyarakat

Maraknya pinjol ilegal ini membawa dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat. Bukan hanya secara finansial, tetapi juga mental dan emosional. 

Banyak laporan tentang intimidasi, teror, hingga penyebaran informasi pribadi secara sembarangan oleh penyedia pinjol ilegal. 

Ini bukan sekadar cerita horor di media sosial, tetapi kenyataan pahit yang dihadapi oleh ribuan orang yang tak sengaja terjerat utang dengan bunga yang tak terkendali.

Tak sedikit dari mereka yang akhirnya jatuh ke dalam jurang depresi, bahkan ada yang memilih jalan pintas karena merasa tidak ada jalan keluar dari lilitan utang yang semakin besar. 

Kondisi ini membuat masyarakat semakin rentan, terutama mereka yang kurang memahami literasi keuangan dan digital.

Bantuan Hukum Gratis untuk Korban Pinjol Ilegal

Kabar baiknya, bagi mereka yang menjadi korban pinjol ilegal, ada beberapa sumber bantuan hukum gratis yang bisa diakses. 

Langkah ini penting untuk memberikan perlindungan dan pendampingan hukum kepada korban yang mungkin tidak tahu harus berbuat apa setelah terjerat dalam pinjol ilegal.

• 1. Peradi Bantul

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) cabang Bantul menawarkan bantuan hukum gratis untuk korban pinjol ilegal. Mereka juga aktif mengadakan penyuluhan hukum terkait perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online yang legal. 

Penyuluhan ini dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta (Kemenkumham DIY), dan biasanya berlangsung di Gedung Manggolo Manis Kalurahan Pendowoharjo. 

Ini merupakan upaya nyata untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat sekaligus memberikan solusi bagi korban pinjol ilegal.

• 2. Dewan Pengacara Nasional Indonesia (DPN)

DPN telah membuka Pusat Pengaduan Nasional untuk Korban Pinjol Ilegal. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pinjol ilegal dapat melaporkan kasus mereka melalui berbagai saluran.

Termasuk Google Form, WhatsApp, atau bahkan datang langsung ke kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPN Indonesia. 

Dengan adanya pusat pengaduan ini, diharapkan korban bisa mendapatkan keadilan dan penyelesaian masalah mereka secara lebih cepat.

• 3. Kongres Advokat Indonesia (KAI)

Kongres Advokat Indonesia (KAI) juga menunjukkan komitmennya dalam memerangi pinjol ilegal. Mereka tidak hanya memberikan bantuan advokasi, tetapi juga secara aktif terlibat dalam forum-forum diskusi untuk mencari solusi yang lebih luas terhadap masalah pinjol ilegal. 

KAI percaya bahwa melalui upaya kolektif, baik dari segi hukum maupun edukasi, masyarakat bisa dilindungi dari jebakan pinjol ilegal.

Meningkatkan Kewaspadaan Masyarakat

Meski berbagai upaya telah dilakukan oleh OJK dan lembaga lainnya, pada akhirnya, kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menjadi benteng pertahanan pertama melawan pinjol ilegal. 

Masyarakat perlu memahami bahwa tidak semua tawaran pinjaman online itu aman dan terpercaya. Sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman online, pastikan layanan tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. 

Periksa informasi resmi di situs web OJK atau melalui aplikasi resmi yang mereka sediakan.

Literasi digital dan keuangan juga harus ditingkatkan. Banyak orang yang terjebak pinjol ilegal karena kurangnya pemahaman tentang bagaimana pinjaman online seharusnya beroperasi dan apa hak-hak konsumen dalam transaksi keuangan digital. 

Dengan literasi yang baik, masyarakat tidak hanya akan lebih selektif dalam memilih layanan keuangan, tetapi juga mampu melindungi diri dari berbagai bentuk penipuan dan eksploitasi.

Kesimpulan

Dengan pemblokiran 8.271 pinjol ilegal oleh OJK ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Pinjaman online memang bisa menjadi solusi cepat dalam keadaan darurat keuangan, tetapi jika tidak berhati-hati, justru bisa menjadi bumerang yang menghancurkan kehidupan. 

Dengan kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat, kita bisa bersama-sama menutup ruang gerak bagi pinjol ilegal dan melindungi sesama dari jebakan utang yang tidak sehat.(*)