Lokal
Bertugas Amankan APBDes, BPD Diminta Jaga Marwahnya Sebagai Lembaga Terhormat
Rabu, 10 Juli 2024 - 06:30 WIB
Author: Hermas Purwadi Editor: Adi Mulyadi
Bertugas Amankan APBDes, BPD Diminta Jaga Marwahnya Sebagai Lembaga Terhormat

(Foto: - AUDIENSI - Perwakilan BPD melakukan audiensi bersama Sekda Kabupaten Tegal. Dispermades Kabupaten Tegal minta BPD jaga marwahnya sebagai lembaga terhormat yang bertugas mengamankan APBDes. - Hermas Purwadi/Radar Tegal Grup -)

RADAR CBS - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengemban tugas  mengamankan APBDes agar bisa dilaksanakan secara baik. Karena itu BPD diminta untuk menjaga marwahnya sebagai lembaga terhormat.

Permintaan ini disampaikan Dispermdes Kabupaten Tegal kepada BPD usai audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda). Kepala Dispermades Kabupaten Tegal, Teguh Mulyadi menyatakan. lewat BPD semua aspirasi masyarakat desa yang direalisasi dan terakomodir dalam APBDes bisa terlaksana. 

"Dari tata organisasi kelembagaan, BPD sebagai lembaga yang terhormat, diharapkan seluruh anggotanya punya integritas, kapabilitas,  dan tindak melanggar Perbup nomor 24/tahun 2018 tentang BPD," ujarnya Selasa 9 Juli 2024.

Menurutnya, dalam Perbup nomor 24/tahun 2018 pasal 170 ayat 1 huruf (h), disebutkan bahwa anggota BPD harus bertempat tinggal di desanya sesuai dengan SK Bupati Tegal. 

"Dan anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi anggota partai politik, serta tidak boleh menjadi pelaksana proyek di desa," cetusnya. 

Anggota BPD juga harus bisa menyerap aspirasi dan berjuang agar aspirasi masyarrakat desa terakomodir dalam APBDes.

"Oleh karena itu, bagi anggota BPD yang merasa bertanggung jawab dengan Perbup, misalnya tidak bertempat tinggal di desanya, atau menjadi pengurus parpol, segera mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Bupati," ungkapnya. 

Teguh juga meminta kepada seluruh masyarakat di desa turut mengawasi anggota BPD juga jalannya pemerintahan desa. Bagi anggota masyarakat  yang mengetahui penyimpangan yang dilakukan anggota BPD bisa laporkan hal tersebut ke Dispermades dengan membawa bukti. 

"BPD juga diharapkan bisa mengawasi kinerja Kades dengan baik agar tidak melakukan penyimpangan sekaligus kinerja perangkat desa yang menjadi tangung jawab Kades," tegasnya. 

Menurutnya BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. 

BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Dan berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Demikian informasi terkait Dispermades Kabupaten Tegal minta BPD jaga marwahnya sebagai lembaga terhormat. Sebab BPD memiliki tugas mulia, yakni mengamankan APBDes agar bisa dilaksanakan secara baik. (*) 

  • Share :
Home > Lokal
Bertugas Amankan APBDes, BPD Diminta Jaga Marwahnya Sebagai Lembaga Terhormat
Author: Hermas Purwadi
Rabu, 10 Juli 2024 - 06:30 WIB
Bertugas Amankan APBDes, BPD Diminta Jaga Marwahnya Sebagai Lembaga Terhormat

(Foto: - AUDIENSI - Perwakilan BPD melakukan audiensi bersama Sekda Kabupaten Tegal. Dispermades Kabupaten Tegal minta BPD jaga marwahnya sebagai lembaga terhormat yang bertugas mengamankan APBDes. - Hermas Purwadi/Radar Tegal Grup -)

<
RADAR CBS - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengemban tugas  mengamankan APBDes agar bisa dilaksanakan secara baik. Karena itu BPD diminta untuk menjaga marwahnya sebagai lembaga terhormat.

Permintaan ini disampaikan Dispermdes Kabupaten Tegal kepada BPD usai audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda). Kepala Dispermades Kabupaten Tegal, Teguh Mulyadi menyatakan. lewat BPD semua aspirasi masyarakat desa yang direalisasi dan terakomodir dalam APBDes bisa terlaksana. 

"Dari tata organisasi kelembagaan, BPD sebagai lembaga yang terhormat, diharapkan seluruh anggotanya punya integritas, kapabilitas,  dan tindak melanggar Perbup nomor 24/tahun 2018 tentang BPD," ujarnya Selasa 9 Juli 2024.

Menurutnya, dalam Perbup nomor 24/tahun 2018 pasal 170 ayat 1 huruf (h), disebutkan bahwa anggota BPD harus bertempat tinggal di desanya sesuai dengan SK Bupati Tegal. 

"Dan anggota BPD tidak diperbolehkan menjadi anggota partai politik, serta tidak boleh menjadi pelaksana proyek di desa," cetusnya. 

Anggota BPD juga harus bisa menyerap aspirasi dan berjuang agar aspirasi masyarrakat desa terakomodir dalam APBDes.

"Oleh karena itu, bagi anggota BPD yang merasa bertanggung jawab dengan Perbup, misalnya tidak bertempat tinggal di desanya, atau menjadi pengurus parpol, segera mengundurkan diri atau diberhentikan oleh Bupati," ungkapnya. 

Teguh juga meminta kepada seluruh masyarakat di desa turut mengawasi anggota BPD juga jalannya pemerintahan desa. Bagi anggota masyarakat  yang mengetahui penyimpangan yang dilakukan anggota BPD bisa laporkan hal tersebut ke Dispermades dengan membawa bukti. 

"BPD juga diharapkan bisa mengawasi kinerja Kades dengan baik agar tidak melakukan penyimpangan sekaligus kinerja perangkat desa yang menjadi tangung jawab Kades," tegasnya. 

Menurutnya BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD bisa disebut sebagai parlemen di desa. 

BPD adalah lembaga baru di desa pada masa otonomi daerah di Indonesia. Dan berdasarkan fungsinya, BPD bisa disebut sebagai lembaga kemasyarakatan. Karena bersesuaian dengan pada pemikiran pokok yang dalam kesadaran masyarakat.

Demikian informasi terkait Dispermades Kabupaten Tegal minta BPD jaga marwahnya sebagai lembaga terhormat. Sebab BPD memiliki tugas mulia, yakni mengamankan APBDes agar bisa dilaksanakan secara baik. (*) 

Editor: Adi Mulyadi
  • Share :
Lainnya