PNS Dilarang Menginstal TikTok, Setelah Amerika Giliran di Australia

PNS dilarang instal TikTok

MELBOURNE, radartegalonline – Pelarangan pegawai pemerintah menginstall aplikasi berbagi video TikTok meluas. Setelah Amerika Serikat, giliran Australia menegaskan PNS dilarang menginstal TikTok.

Mengutip sebuah laporan, Perdana Menteri Anthony Albanese menyetujui larangan yang sebelumnya negara-negara lain berlakukan. Di antaranya AS, Kanada, Inggris, dan Selandia Baru. Yakni pegawai pemerintah atau PNS dilarang menginstal TikTok.

Manajer Umum TikTok Australia dan Selandia Baru, Lee Hunter, mengaku sangat kecewa, menanggapi keputusan tersebut. Dia mengklaim PNS dilarang menginstal TikTok karena dorongan faktor politik, bukan oleh fakta. “Kami juga kecewa karena TikTok, dan jutaan warga Australia yang menggunakannya, dibiarkan mengetahui keputusan ini melalui media.”

“Meskipun kami berulang kali menawarkan untuk terlibat secara konstruktif dengan pemerintah tentang kebijakan ini,” kata Hunter sebagaimana mengutip penyataannya dari 9News, Selasa 4 April 2023.

“Sekali lagi, kami menekankan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa TikTok memiliki risiko keamanan bagi warga Australia. Dan tidak boleh memperlakukannya berbeda dengan platform media sosial lainnya,” tambah Hunter.

BACA JUGA: Berbeda dengan Tiktok Shop, Ini Cara Daftar Tiktok Affiliate Tanpa Minimal Followers

Ia menekankan bahwa jutaan pengguna Australia berhak memiliki pemerintah yang bisa membuat keputusan berdasarkan fakta. Selain itu juga memperlakukan semua bisnis dengan adil, terlepas dari negara asalnya.

PNS dilarang mennginstal TikTok

Sebelumnya bulan lalu, Menteri Skema Asuransi Disabilitas Nasional, Bill Shorten, mengatakan TikTok sebagai masalah serius. “Pemerintah sedang meninjau platform media sosial tersebut,” ungkap Shorten.

Pakar keamanan dunia maya Susan McLean juga mengatakan aplikasi TikTok tidak aman untuk menggunakannya. “Politisi benar-benar perlu melangkah maju dan mulai menggunakan platform yang lebih sah.”

“Jika Anda suka, di mana keamanan negara tidak akan terkompromikan oleh penggunaannya,” ungkapnya lagi.

McLean mengatakan bahwa perusahaan yang berbasis di China itu, terikat kepada pemerintah China. Beberapa hari lalu, Selandia Baru juga menjadi negara terbaru yang memberlakukan pembatasan seperti itu. Negara itu memberlakukan kebijakan PNS dilarang menginstal TikTok terhadap ponsel staf pemerintah.

Langkah tersebut muncul karena meningkatnya kekhawatiran terhadap perusahaan induk TikTok, ByteDance.***

Ikuti Kami di

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *