Digeruduk Massa Pemborong, Bupati Tegal Kekeh Lakukan Konsolidasi Pekerjaan PL, Tapi Paket Kecil

Ratusan massa yang tergabung dalam Pemborong Kabupaten Tegal Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Tegal Umi Azizah, pada Senin 20 Juni 2022. Mereka menuntut bupati supaya membatalkan kebijakan konsolidasi pekerjaan Penunjukan Langsung atau PL.


Disela-sela aksi, Koordinator Aksi Demo Kiki Dwi Aryanto menyampaikan sejak kebijakan konsolidasi PL di Kabupaten Tegal, banyak masyarakat yang berprofesi sebagai kuli dan tukang bangunan menganggur. Karena itu, kami minta kebijakan konsolidasi dibatalkan dan kembali ke kebijakan awal.


Hal serupa diungkapkan Ketua Pemborong Kabupaten Tegal Bersatu, Ischak Maulana Rohman. Dia mendesak bupati untuk segera menghentikan kegaduhan terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sudah berlangsung sekitar 3 bulan.


Dia menilai bahwa pembatalan sepihak pekerjaan yang nilainya di bawah 200 juta rupiah, melanggar aturan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dia pun menuntut bupati untuk melakukan penyegaran di DPUPR serta Bagian Pengadaan dan Barang.


Sementara itu, didatangi ratusa massa pemborong Bupati Tegal Umi Azizah tetap tenang dan mengajak mereka beraudiensi di kantornya. Dalam audiensi, Umi menyatakan kebijakan konsolidasi pekerjaan PL tetap akan dilaksanakan.


Akan tetapi konsolidasi atau penggabungan itu hanya akan dilakukan pada paket pekerjaan yang nilainya kecil. Misalnya yang nilainya 30 juta atau 9 juta rupiah.


Umi menjelaskan kebijakan konsolidasi itu merupakan arahan KPK saat Monitoring Control for Prevetion atau MCP pada Pemkab Tegal yang disampaikan ketika rapat koordinasi program pencegahan korupsi dan optimalisasi pendapatan daerah, pada Selasa 7 Juni 2022. Dalam arahan itu, KPK menilai ada potensi inefisiensi dalam pekerjaan PL.


Namun demikian, pihaknya tetap memprioritaskan semangat keberpihakan terhadap UMKM dalam pengambilan kebijakan konsolidasi. Maka, atas pertimbangan itu dia minta untuk pekerjaan segera dilaksanakan / tapi tetap menjalankan arahan KPK untuk efisiensi.


Pada kesempatan sama Kepala DPUPR Kabupaten Tegal, Hery Suhartono meminta kepada bupati untuk mengadakan rapat internal dengan mengundang perwakilan pemborong untuk duduk bersama membahas pekerjaan yang bisa dikonsolidasi. Tujuannya agar tercipta keterbukaan ihwal pekerjaan yang bisa dikonsolidasi dan tidak bisa dikonsolidasi.

Comment