JAKARTA, radartegalonline – Gubernur Papua nonaktif, Lukas Enembe mendapatkan dana yang fantastis sejak 2019 sampai 2022. Dana operasional Gubernur Lukas Enembe setahunnya mencapai Rp1 triliun.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan Gubernur nonaktif itu menghabiskan Rp1 triliun untuk dana operasional setiap tahun. Hal itu berlangsung dari 2019 sampai 2022.
Ironisnya, KPK banyak menemukan penggunaan dana tersebut untuk pengeluaran fiktif. “Dana operasional yang bersangkutan itu Rp1 triliun lebih,” kata Alexander Marwata di Gedung KPK, Jakarta, Senin 26 Juni 2023.
Menurut Alex, alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun per tahun itu jauh lebih besar dari ketentuan yang telah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetapkan. Alex menyebutkan ada aturan tertentu terkait dana operasional kepala daerah.
BACA JUGA: Sirkuit Mandalika Rugi Ratusan Miliar, Kader PKB Sentil Ketua KPK Firli Bahuri: KPK Berani Bongkar?
Dana operasional Gubernur Lukas Enembe
Untuk Lukas Enembe, rata-rata dana operasional gubernurnya sekitar Rp1 triliun setiap tahunnya. Apa saja peruntukan dana Rp1 triliun per tahun yang terbilang fantastis itu?
“Sebagian besar belanjanya untuk biaya makan minum. Bayangkan kalau Rp1 triliun itu, sepertiganya untuk belanja makan minum, itu satu hari Rp1 miliar untuk belanja makan minum,” ungkap Alex.
KPK pun menilai anggaran yang sangat besar itu sangat janggal. Lembaga antirasuah itu kemudian mendalami temuan tersebut, dan menemukan adanya dugaan kejanggalan.
“Kami sudah check di beberapa lokasi tempat penerbitan kuitansi. Ternyata itu banyak juga yang fiktif. Jadi, restorannya tidak mengakui bahwa kuitansi itu rumah makan tersebut terbitkan,” ujar Alex terkait dana operasional Gubernur Lukas Enembe.
BACA JUGA: Setelah Moge, KPK Sita Properti Aset Rafael Alun Trisambodo di Yogyakarta Bernilai Miliaran Rupiah
Tentang penggunaan dana operasional hingga Rp1 triliun per tahun tersebut, Alex memastikan, KPK akan mendalami dugaan kasus korupsi itu lebih lanjut. Hal itu mengingat jumlahnya yang di luar kewajaran.
“Nanti akan kita dalami lebih lanjut, karena jumlahnya banyak, ribuan kuitansi bukti-bukti pengeluaran yang tidak bisa terverifikasi. Termasuk proses SPJ atau pertanggungjawaban dana operasional itu yang tidak berjalan dengan baik,” kata Alex.
Alex menerangkan SPJ hanya disampaikan berupa pengeluaran-pengeluaran. Bahkan banyak tidak disertai dengan bukti pengeluaran. “Itu untuk apa,” ucap pria yang berlatar belakang hakim itu.
Demikian informasi tentang dana operasional Gubernur Lukas Enembe, yang menjadi temuan KPK.***
